TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) mengambil langkah cepat untuk menangani keterisolasian wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, dengan membentuk Tim Kaji Cepat guna merespons dampak bencana yang memutus akses jalan darat.
Kepala Pelaksana BPBD Kaltara, Andi Amriampa, S.Sos, M.Si, menjelaskan bahwa tim akan fokus pada kajian tingkat kerusakan serta kebutuhan anggaran guna membuka kembali jalur transportasi darat, terutama pada segmen 1 dan 2 yang terdampak paling parah.
“Penanganan akan dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap darurat dan tahap pembangunan permanen,” jelasnya.
Pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang dipimpin Pj Sekretaris Provinsi Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si, bersama instansi terkait, termasuk DPUPR-Perkim Kaltara.
Dalam rapat tersebut, Pemprov juga mengusulkan perpanjangan status tanggap darurat khusus untuk wilayah Krayan hingga 6 Juli 2025, karena kondisi di lapangan belum pulih sepenuhnya. Sementara itu, status tanggap darurat di wilayah Malinau dan Nunukan telah berakhir pada 8 Juni 2025.
Tim Kaji Cepat dijadwalkan segera turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi teknis dan menjadi dasar pengajuan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). DPUPR Kaltara juga telah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk penanganan teknis, termasuk upaya pembukaan akses baru dan pemetaan wilayah rawan longsor.
Dari sisi pendanaan, Pemprov melalui BKAD menyiapkan alokasi Rp10 miliar untuk penanganan bencana tahun 2025. Dana tahap awal akan digunakan untuk membuka jalur akses darurat agar masyarakat dapat kembali beraktivitas.
“Tujuan utamanya adalah mengatasi keterisolasian. Untuk tahap awal, yang penting akses jalan bisa dilalui. Sementara pembangunan permanen akan diupayakan melalui APBD murni dan dukungan pusat,” pungkas Andi.*
(dkisp Kaltara)
Eksplorasi konten lain dari
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
