JAKARTA, teropongkaltara.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong percepatan pemerataan akses listrik hingga ke wilayah perbatasan. Hingga saat ini, masih terdapat 123 desa di Kaltara yang belum teraliri listrik, sebagian besar berada di kawasan terpencil yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat menghadiri rapat koordinasi Program Listrik Desa (Lisdes) Tahun 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (25/5).
Menurut Ingkong, keterbatasan akses transportasi dan kondisi geografis menjadi tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah perbatasan. Meski demikian, pemerintah daerah berkomitmen mendukung penuh percepatan program elektrifikasi agar masyarakat di desa-desa terpencil memperoleh akses energi yang layak.
“Kami akan memprioritaskan proses perizinan dan penyediaan lahan agar seluruh desa di Kaltara bisa menikmati listrik seperti di wilayah perkotaan,” ujar Ingkong.
Ia menegaskan bahwa kehadiran listrik tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mendukung pendidikan, kesehatan, aktivitas ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan warga.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa Program Lisdes masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan infrastruktur pendukung dan kebutuhan lahan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal di berbagai daerah.
“Program Lisdes merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor,” kata Tri.
Pemerintah pusat terus mempercepat pelaksanaan program tersebut dengan dukungan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) lebih dari Rp9 triliun. Pada tahun 2026, pembangunan ditargetkan menjangkau 1.516 lokasi di berbagai wilayah Indonesia.
Hingga April 2026, realisasi pembangunan telah mencapai 1.403 lokasi atau sekitar 92,5 persen dari target yang ditetapkan.
Bagi Kaltara, program ini dinilai sangat strategis mengingat masih banyak desa yang berada di kawasan perbatasan dan sulit dijangkau. Kehadiran listrik diharapkan mampu membuka akses terhadap berbagai layanan dasar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung pemerataan energi nasional, rapat koordinasi tersebut diakhiri dengan penandatanganan naskah dukungan Program Listrik Desa yang melibatkan pemerintah pusat, PT PLN (Persero), dan pemerintah daerah. (dkisp)
Eksplorasi konten lain dari
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
