TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menerima audiensi dari jajaran PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (UID Kaltimra), Selasa (1/7), di Ruang Rapat Kantor Gubernur.
Pertemuan ini membahas komitmen bersama dalam memperluas akses listrik hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kaltara.
Gubernur Zainal mengapresiasi langkah strategis PLN dalam mendorong pemerataan kelistrikan di wilayahnya. Menurutnya, akses listrik yang merata akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah.
“Pemprov Kaltara siap mendukung penuh, baik dalam fasilitasi perizinan, koordinasi lintas sektor, maupun penguatan kebijakan,” ujar Gubernur.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat di pelosok dapat menikmati listrik yang andal. “Ini bagian dari tekad kami mewujudkan Kaltara yang terang, maju, mandiri, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Pemprov Kaltara, lanjutnya, menargetkan pemasangan listrik gratis bagi 1.000 rumah tangga kurang mampu pada 2025, melalui pendanaan APBN dan APBD.
Sementara itu, General Manager PLN UID Kaltimra, Maria G.I. Gunawan, mengungkapkan bahwa rasio desa berlistrik di Kaltara saat ini baru mencapai 78 persen. Masih terdapat 117 desa yang belum menikmati listrik.
“PLN menargetkan elektrifikasi seluruh desa tersebut rampung pada 2027. Tantangannya, sebagian besar berada di wilayah terpencil dan belum terjangkau jaringan listrik eksisting,” jelas Maria.
Selain itu, PLN juga berencana menambah kapasitas pembangkit listrik, termasuk pengembangan energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di lima kabupaten/kota se-Kaltara, termasuk wilayah perbatasan seperti Malinau.
Menindaklanjuti arahan Gubernur, Dinas ESDM Kaltara memastikan bahwa sambungan listrik gratis akan direalisasikan pada 2025 untuk sekitar 1.500 rumah tangga. Program ini menggunakan sistem prabayar (token) dan menyasar masyarakat kurang mampu.
“Sekitar 1.200 rumah didanai oleh APBN dan 300 rumah lainnya oleh APBD Provinsi Kaltara,” terang Kabid Ketenagalistrikan Dinas ESDM, Abdul Muis, S.H., M.Sc.
Pemprov Kaltara berkomitmen melanjutkan sinergi dengan pemerintah pusat, PLN, dan pemangku kepentingan lainnya agar program elektrifikasi tepat sasaran dan berkelanjutan. Program ini juga diharapkan berdampak pada fasilitas publik seperti sekolah, rumah ibadah, dan layanan kesehatan desa.*
(dkisp Kaltara)
Eksplorasi konten lain dari
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
