TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menggelar rapat koordinasi bersama Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (9/7) pagi.
Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., menyampaikan apresiasi atas kunjungan rombongan Menkopolhukam ke Kaltara.
“Sekiranya pertemuan dan pembahasan hari ini dapat memberikan manfaat besar bagi kemajuan Provinsi Kalimantan Utara, termasuk dalam mendukung program nasional,” ujar Wagub Ingkong.
Ia menambahkan, kehadiran jajaran Staf Ahli Menkopolhukam dalam memantau implementasi Program Strategis Nasional (PSN) serta agenda revitalisasi dinilai sangat tepat untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
Dalam paparannya, Wagub Ingkong menekankan bahwa Provinsi Kaltara sebagai provinsi termuda di Indonesia masih sangat membutuhkan perhatian serta dukungan dari pemerintah pusat.
Salah satu program prioritas nasional yang tengah dijalankan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga Juli 2025, telah dioperasikan tiga Dapur Sekolah Pemberi Pangan Gratis (SPPg), yakni dua unit di Kabupaten Nunukan dan satu unit di Kota Tarakan.
“Meski dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan lahan, kontrol kualitas, dan sumber daya manusia, program ini tetap mendapat antusiasme serta dukungan kuat dari masyarakat dan lintas sektor,” jelasnya.
Selain itu, Wagub juga memaparkan perkembangan implementasi program Sekolah Rakyat (SR). Saat ini, Pemprov Kaltara telah mengajukan dua lokasi lahan lengkap dengan dokumen pendukung kepada Kementerian Sosial RI, yakni di Desa Gunung Sari seluas 5 hektare dan Desa Ardi Mulyo seluas 8 hektare.
Di sektor pemberdayaan ekonomi, Kaltara telah membentuk 411 unit Koperasi Desa atau Kelurahan dalam kerangka program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sementara itu, capaian Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) telah mencapai 82 persen.
Capaian ini, menurut Wagub, didukung oleh keberadaan Program Layanan Dokter Terbang Kalimantan Utara (Prolanteraku), yang secara konsisten memberikan pelayanan kesehatan ke wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Dalam upaya memperkuat koordinasi lintas instansi, Pemprov Kaltara juga telah menetapkan SK Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.1/126/2025 tentang pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Selain Forkopimda, sinergi strategis juga diperkuat melalui Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional di wilayah Kaltara,” tambah Wagub.
Menutup paparannya, Wagub Ingkong mengimbau seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltara agar memanfaatkan momentum ini dengan berkonsultasi dan meminta arahan langsung dari Staf Ahli Menkopolhukam RI demi memperkuat sinergi pusat dan daerah.*
(dkisp Kaltara)
Eksplorasi konten lain dari
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
