Wabup Malinau Sampaikan Nota Pengantar Tiga Raperda di DPRD

NOTA PENGANTAR : Wakil Bupati Malinau, Jakaria, menyampaikan Nota Pengantar Pemerintah Daerah terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun anggaran 2025. (foto: ist)

MALINAU – Wakil Bupati Malinau, Jakaria, menyampaikan Nota Pengantar Pemerintah Daerah terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun anggaran 2025, dalam rapat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Gedung DPRD, Selasa (8/7/2025).

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Malinau menyampaikan nota pengantar terhadap

Tiga Raperda itu : Pertama, Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2025–2029. RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.

Visi pembangunan daerah untuk periode ini adalah “Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan menuju Kabupaten Malinau yang maju, mandiri, dan sejahtera berlandaskan nilai budaya dan kearifan lokal didukung dengan pemerintahan yang profesional.”
Visi ini akan diwujudkan melalui enam misi pembangunan dan lima program inovatif unggulan, yakni Wajib Belajar Malinau Maju, Desa Sarjana Unggul, Pertanian Sehat (Pesat), Smart Government (Saget), dan Milenial Mandiri.

Kedua, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Dalam laporannya, pemerintah daerah menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp3,04 triliun, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp2,9 triliun.

Belanja daerah terealisasi sebesar Rp2,87 triliun atau 81,61 perseb dari pagu anggaran Rp3,5 triliun. Atas pengelolaan keuangan tersebut, Kabupaten Malinau kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.

Ketiga, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang diterima pada 23 Juni 2025. (kominfo malinau)