TANJUNG SELOR,Teropongkaltara.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan pentingnya langkah pencegahan dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), mengingat peningkatan signifikan kejadian dan luas lahan terbakar dalam beberapa tahun terakhir.
Pernyataan ini disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Setdaprov Kaltara, Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T., saat mewakili Gubernur Kaltara membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla Provinsi Kaltara Tahun 2025 di Gedung Gadis, Kamis (15/5).
Dalam rakor tersebut, Robby memaparkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara, yang mencatat sebanyak 267 kejadian bencana sepanjang 2024, dengan 103 di antaranya merupakan kasus karhutla. Sementara hingga Mei 2025, telah terjadi 17 kejadian bencana, dengan 7 di antaranya juga merupakan karhutla.
“Luas lahan terbakar pun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2022 seluas 370 hektare, naik menjadi 796,36 hektare di 2023, dan melonjak drastis menjadi 2.429,21 hektare pada 2024,” ungkap Robby.
Ia menekankan bahwa angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan peringatan serius untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan secara terstruktur, sistematis, dan menyeluruh—termasuk dari aspek sumber daya manusia dan anggaran.
Robby juga menyampaikan bahwa sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla, peran BPBD sebagai koordinator penanggulangan harus dioptimalkan. Selain itu, gubernur diminta untuk mengalokasikan anggaran yang memadai, baik melalui anggaran rutin maupun belanja tidak terduga (BTT) dalam APBD.
“Gubernur Zainal telah menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah agar perencanaan anggaran penanganan karhutla menjadi prioritas. Jangan sampai upaya di lapangan terhambat karena keterbatasan dana. Pemerintah kabupaten/kota juga diharapkan melakukan hal serupa,” tambahnya.
Upaya pencegahan karhutla juga harus diperkuat melalui deteksi dini, sistem peringatan dini, sosialisasi langsung kepada masyarakat, dan pemasangan imbauan secara masif.
Di akhir sambutannya, Robby mengajak seluruh pihak—termasuk BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan aparatur pemerintah daerah—untuk meningkatkan patroli terpadu di wilayah rawan karhutla, menyiapkan sarana dan prasarana, logistik, serta menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Sumber: (dkisp) Kaltara
Eksplorasi konten lain dari
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
