JAKARTA, TeropongKaltara. com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan kesiapan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun ini. Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., menyampaikan hal tersebut usai menghadiri Rapat Koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Menurut Ingkong, Pemprov Kaltara telah melakukan langkah antisipatif dengan membentuk Tim Penanggulangan Karhutla sejak 2017. Tim ini terdiri dari berbagai unsur, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kehutanan, TNI-Polri, serta melibatkan perusahaan dan masyarakat sekitar.
“Kami berkolaborasi dengan masyarakat setempat dan perusahaan di wilayah rawan kebakaran. Mereka wajib berpartisipasi dalam pencegahan dan pemadaman, termasuk menyiapkan alat pemadam kebakaran,” ujarnya.
Mitigasi di Wilayah Rawan
Ingkong menyebut bahwa Tanjung Palas Timur di Kabupaten Bulungan merupakan salah satu wilayah paling rawan karhutla. Kondisi geografisnya yang didominasi lahan gambut serta keterbatasan sumber air menjadi tantangan tersendiri.
Sementara itu, di daerah pegunungan, potensi karhutla relatif lebih terkendali karena masyarakat setempat menerapkan kearifan lokal dalam membuka lahan untuk pertanian.
“Masyarakat sudah terbiasa membuat sekat bakar sebelum membuka lahan dan memahami waktu yang tepat untuk membakar. Luas lahan yang dibakar pun tidak berlebihan, serta dilakukan secara gotong royong,” jelasnya.
Kewajiban Perusahaan dan Infrastruktur Penunjang
Lebih lanjut, Ingkong menegaskan bahwa perusahaan yang beroperasi di Kaltara memiliki kewajiban untuk mengamankan areal konsesi mereka. Perusahaan harus menyediakan peralatan pemadam kebakaran, seperti pompa air, kendaraan tangki, serta alat pelindung diri (APD) bagi petugas pemadaman.
Selain itu, Pemprov Kaltara juga berencana membangun embung atau kolam penampungan air di wilayah yang minim sumber air, guna mempermudah proses pemadaman jika terjadi kebakaran.
“Jika karhutla terjadi, semua unsur harus turun langsung ke lapangan. BPBD sebagai koordinator akan didukung oleh TNI, Polri, Satpol PP, Damkar, Dishut, DLH, hingga Dinas Pertanian,” pungkas Ingkong.*(DKISP Kaltara)
Eksplorasi konten lain dari
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
