Tarakan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si, saat membuka kegiatan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang digelar di Ruang Pertemuan Lantai 6 RSUD dr. H. Jusuf SK, Senin (19/05/2025).
Dalam sambutannya, Bustan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi. Selain pendampingan ZI, kegiatan ini juga membahas peningkatan kapasitas Tim Evaluator APIP/Sakip serta penyusunan rancangan awal RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltara.
“Kegiatan ini bukan hanya ajang peningkatan pemahaman teknis, tetapi juga bentuk nyata komitmen kita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani,” ujar Bustan.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PANRB dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, percepatan pembangunan zona integritas harus menjadi prioritas di seluruh unit kerja, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Sejak tahun 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara berhasil meraih predikat ZI. Namun hingga kini, belum ada unit kerja lain yang menyusul capaian tersebut,” ungkapnya.
Bustan menegaskan bahwa meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bukanlah hal yang mudah. Hal ini membutuhkan kerja keras, komitmen, dan konsistensi dari seluruh jajaran birokrasi.
“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi, meningkatkan literasi birokrasi, dan bersama-sama membangun zona integritas yang nyata—yakni birokrasi yang dipercaya, bersih, dan melayani,” tutupnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi KemenPANRB, Budi Prawira, S.E., M.M., para kepala OPD lingkup Pemprov Kaltara, tim pembangunan ZI, serta evaluator APIP dari seluruh kabupaten/kota se-Kaltara.
(Diskominfo Kaltara)
Eksplorasi konten lain dari
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
