TANJUNG SELOR,teropongkaltara.com – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tetap dibayarkan hingga akhir 2026.
Kepastian tersebut disampaikan Denny menyikapi kekhawatiran ASN di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan kondisi fiskal yang masih menghadapi tekanan, Rabu (5/8).
Denny mengatakan, Pemprov Kaltara telah memastikan anggaran TPP yang dialokasikan untuk 2026 tetap tersedia dan pembayaran dapat berlangsung hingga Desember.
“Terkait kebijakan anggaran, kami sudah memastikan bahwa TPP yang telah dianggarkan pada tahun 2026 tetap terjaga dan dapat dibayarkan hingga bulan Desember,” tegasnya.
Menurut Denny, kebijakan efisiensi anggaran tidak berarti mengabaikan hak ASN. Efisiensi diarahkan untuk memastikan setiap belanja pemerintah memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Yang terpenting adalah memastikan setiap rupiah yang kita belanjakan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Denny.
Ia meminta seluruh perangkat daerah terus melakukan langkah-langkah efisiensi dalam pelaksanaan belanja daerah. Terlebih, kondisi fiskal hingga akhir tahun masih dinamis sehingga diperlukan kerja sama dan pengelolaan anggaran yang cermat.
“Saya berharap kita semua memahami langkah-langkah yang harus ditempuh agar kondisi ini dapat kita hadapi bersama,” katanya.
Denny berharap kepastian pembayaran TPP dapat menjadi motivasi bagi ASN untuk meningkatkan kinerja sekaligus kualitas pelayanan publik.
Ia menegaskan, kepastian hak ASN harus diiringi dengan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kalau TPP sudah dipastikan aman, maka tunjukkan kinerja terbaik. Tingkatkan pelayanan kepada masyarakat agar manfaat kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan,” pungkasnya.* (dkisp)