TANJUNG SELOR,teropongkaltara.com – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., meminta seluruh perangkat daerah mengendalikan belanja dan memusatkan anggaran pada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Denny saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2026 di Ruang Serbaguna Gedung Gabungan Dinas, Rabu (5/8).
Denny mengatakan Rakordal tidak boleh hanya menjadi forum rutin untuk melihat realisasi anggaran. Lebih dari itu, rapat tersebut harus menjadi ruang evaluasi terhadap capaian pembangunan, sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan program.
“Kita berkumpul untuk melihat secara objektif sejauh mana target capaian program kerja, hambatan utama, dan penyelesaiannya di tengah kondisi fiskal daerah saat ini,” kata Denny.
Menurutnya, kondisi fiskal daerah saat ini menuntut setiap perangkat daerah lebih selektif dalam membelanjakan anggaran. Belanja yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian target pembangunan perlu ditekan agar ruang fiskal dapat diarahkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
Denny secara khusus meminta efisiensi dilakukan terhadap perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta belanja barang dan jasa yang tidak berkontribusi langsung terhadap indikator kinerja utama.
Sebaliknya, anggaran harus diarahkan untuk program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar.
Ia juga mengingatkan kepala perangkat daerah agar tidak sekadar mengejar serapan anggaran. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil dan manfaat yang jelas.
“Setiap rupiah anggaran harus menghasilkan keluaran dan manfaat yang terukur. Hentikan program yang sifatnya hanya mengulang rutinitas dan tanpa memberi nilai tambah bagi publik,” tegasnya.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan, Denny meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Inspektorat, serta Biro Administrasi Pembangunan Kaltara memperkuat fungsi pengendalian dan pengawasan.
Kepala perangkat daerah juga diminta segera melakukan mitigasi terhadap program yang berpotensi mengalami keterlambatan. Evaluasi, kata Denny, harus dilakukan sejak awal sehingga persoalan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.
Di sisi lain, Pemprov Kaltara mendorong perangkat daerah lebih kreatif mencari sumber pembiayaan alternatif. Sejumlah skema yang dapat dijajaki antara lain pendanaan iklim, tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta dukungan dari kementerian dan lembaga.
Denny optimistis keterbatasan fiskal tidak menjadi alasan untuk memperlambat pembangunan. Dengan perencanaan yang lebih tajam, penghematan yang disiplin, serta pengawasan yang kuat, pembangunan daerah tetap dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang kita kejar bukan hanya berapa besar anggaran yang terserap, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.* (dkisp)