TANJUNG SELOR,teropongkaltara.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mempercepat pemerataan akses listrik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan, pedalaman, dan daerah yang sulit dijangkau.
Hingga kini, sekitar 7.956 kepala keluarga (KK) masih belum menikmati aliran listrik dan 60 desa belum terlayani secara memadai. Kondisi tersebut menjadi perhatian Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., yang menginstruksikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara mempercepat penyelesaian persoalan kelistrikan.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Dinas ESDM Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., bersama jajaran berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM untuk memperjuangkan dukungan program elektrifikasi bagi Kaltara.
Ferdy menjelaskan, tantangan pemerataan listrik di Kaltara cukup besar, terutama karena kondisi geografis yang didominasi wilayah perbatasan dan pedalaman serta tingginya biaya pembangunan jaringan listrik.
Pemprov Kaltara kemudian memaparkan strategi percepatan elektrifikasi dengan target penyelesaian secara bertahap dalam tiga tahun ke depan. Langkah tersebut diarahkan agar seluruh masyarakat Kaltara dapat menikmati akses listrik yang andal dan berkelanjutan.
Upaya tersebut mendapat respons positif dari pemerintah pusat. Kementerian ESDM memberikan dukungan melalui tiga program utama dengan total nilai sekitar Rp471 miliar.
“Pemerintah pusat menyatakan dukungan terhadap percepatan pembangunan kelistrikan di Kaltara melalui tiga program utama dengan total nilai sekitar Rp471 miliar,” kata Ferdy.
Dukungan tersebut meliputi perluasan jaringan listrik pada 62 titik senilai sekitar Rp200 miliar, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal di 16 lokasi senilai sekitar Rp250 miliar, serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk 3.600 rumah tangga dengan nilai sekitar Rp21 miliar.
Untuk pelaksanaan pada 2026, pembangunan PLTS Komunal direncanakan menyasar 11 titik yang mencakup 15 desa. Sebanyak empat titik berada di Kabupaten Malinau dan tujuh titik di Kabupaten Nunukan.
Sementara itu, program perluasan jaringan listrik pada 2026 direncanakan menjangkau 74 desa yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota se-Kaltara.
Ferdy menegaskan, dukungan pemerintah pusat harus diikuti kesiapan pemerintah daerah agar seluruh program dapat berjalan sesuai rencana. Kementerian ESDM, kata dia, meminta pemerintah daerah memastikan data penerima manfaat akurat, lokasi kegiatan siap, serta perizinan dan dukungan lapangan diselesaikan sejak awal.
“Kementerian ESDM meminta pemerintah daerah memastikan data penerima manfaat akurat, lokasi kegiatan siap dilaksanakan, serta seluruh perizinan dan dukungan lapangan diselesaikan sejak awal agar tidak menghambat pelaksanaan program,” ujarnya.
Pelaksanaan program dijadwalkan mulai September 2026 hingga Juli 2027. Pemprov Kaltara bersama pemerintah kabupaten dan kota akan mengawal setiap tahapan agar manfaat program dapat diterima masyarakat tepat waktu.
Menurut Ferdy, percepatan elektrifikasi tidak sekadar menghadirkan penerangan, tetapi juga membuka peluang peningkatan aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat.
“Pemprov Kaltara berkomitmen terus memperluas akses listrik hingga menjangkau seluruh wilayah. Harapannya, tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal dalam menikmati layanan energi yang menjadi kebutuhan dasar,” pungkasnya.* (dkisp)