TANJUNG SELOR,teropongkaltara.com– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat efisiensi anggaran dan menata kembali prioritas belanja di tengah kondisi fiskal daerah yang dinamis.
Hal tersebut menjadi perhatian dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., di Kantor Gubernur Kaltara, Senin (10/8).
Rapat koordinasi yang digelar rutin setiap bulan tersebut menjadi forum evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah maupun akan dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan tetap berjalan sesuai kondisi keuangan daerah dan prioritas pembangunan.
Rapat dihadiri seluruh Asisten, Staf Ahli, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara.
Dalam arahannya, Denny meminta seluruh perangkat daerah mengedepankan efisiensi, terutama dalam pelaksanaan kegiatan pada sisa tahun anggaran 2026. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah belanja perjalanan dinas.
Denny meminta perangkat daerah lebih selektif menentukan agenda perjalanan dinas. Untuk kegiatan yang bersifat teknis, kehadiran dapat didelegasikan kepada Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, maupun staf sesuai kebutuhan.
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya membantu mengendalikan belanja daerah, tetapi juga memberikan ruang bagi pegawai untuk memperoleh pengalaman dan meningkatkan kapasitas dalam menjalankan tugas.
Di sisi pendapatan, penurunan Transfer ke Daerah (TKD), terutama yang dipengaruhi dinamika sektor sumber daya alam dan mineral batu bara, turut mendorong Pemprov Kaltara menata kembali prioritas pembangunan.
“Anggaran yang tersedia akan kita fokuskan pada program pembangunan yang benar-benar prioritas dan berdampak bagi masyarakat,” tegas Denny.
Untuk memperkuat pendapatan daerah, Denny meminta 14 perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyusun strategi peningkatan pendapatan terlebih dahulu sebelum menyusun rencana belanja.
Selain mengoptimalkan PAD, seluruh perangkat daerah juga diminta aktif menyiapkan proposal teknis, termasuk memastikan kesiapan lahan dan perencanaan. Hal ini penting agar peluang memperoleh dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Denny menekankan, kondisi fiskal yang dinamis membutuhkan kerja sama seluruh perangkat daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara efektif, efisien, serta tepat sasaran.
Menutup arahannya, Denny mengingatkan seluruh pejabat struktural, khususnya jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, untuk tetap fokus menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta menjaga profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.*(dkisp)