TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) kembali mencetak prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Pemprov Kaltara dilakukan dalam Rapat Paripurna Tahun 2025 yang digelar di Ruang Sidang Lemlai Suri, DPRD Provinsi Kaltara, Senin (2/6).
LHP BPK RI diserahkan oleh Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Novy Gregory Antonius Pelenkahu, MBA., Ak., CA., CFrA., CSFA, CPA, CIAE, kepada Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum, yang didampingi oleh Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, SE, M.Si, serta Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, SE, MM.
Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Laporan ini adalah cerminan transparansi dan akuntabilitas kita bersama. Ini menunjukkan bagaimana setiap rupiah anggaran dikelola demi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas profesionalisme dan kerja keras dalam melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap LKPD Pemprov Kaltara Tahun 2024. Ia menyatakan komitmen penuh untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan dalam laporan.
“Temuan BPK menjadi masukan berharga bagi kami untuk terus berbenah. Kami siap menindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret demi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik,” tambahnya.
Menurutnya, pencapaian opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
“Sinergi kuat, niat baik, Kaltara maju, rakyat pun senang,” ujar Gubernur Zainal sembari mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung pembangunan daerah yang transparan dan berpihak kepada rakyat.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kaltara Dwi Sabardiana, SE, MA, CFrA, CSFA, ERMCP, Penjabat Sekretaris Provinsi Kaltara Dr. Bustan, SE, M.Si, jajaran kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, Forkopimda, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan tamu undangan lainnya.*
(dkisp)Kaltara
Eksplorasi konten lain dari
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
