NUNUKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya yang berasal dari wilayah perbatasan. Salah satu langkah nyata tersebut terlihat melalui kehadiran Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Asnawi, S.Sos., M.Si., dalam kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Keuangan serta Pelatihan Konten Kreator bagi PMI yang digelar di Aula Kantor Bupati Nunukan, Selasa (3/6).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Christina Aryani, S.E., S.H., M.H., Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltara, Hasiando G. Manik, Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, S.Sos., serta para PMI dari berbagai daerah di Kaltara.
Dalam sambutannya, Asnawi yang hadir mewakili Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas sinergi berbagai pihak yang telah menghadirkan kegiatan edukatif sekaligus memberdayakan para PMI.
“Kami mengapresiasi program yang tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga membekali masyarakat perbatasan, khususnya para PMI, dengan keterampilan relevan di era digital,” ujar Asnawi.
Ia menegaskan bahwa Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan memiliki peran strategis dalam mobilitas pekerja migran ke negara tetangga seperti Malaysia. PMI asal Kaltara disebutnya sebagai pahlawan devisa yang juga menjadi tulang punggung keluarga dan perekonomian daerah.
Namun demikian, tantangan besar masih dihadapi para PMI, di antaranya rendahnya literasi keuangan, keterbatasan akses ke layanan keuangan formal, serta kerentanan sosial akibat keberangkatan yang tidak selalu melalui jalur resmi.
“Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peran aktif BP3MI Kaltara yang terus melakukan pemantauan dan edukasi kepada calon pekerja migran secara berkelanjutan,” tambahnya.
Asnawi juga menekankan pentingnya keberlanjutan perlindungan terhadap PMI, tidak hanya saat berangkat, tetapi juga ketika mereka kembali ke tanah air agar tetap berdaya secara ekonomi dan sosial.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi rakyatnya, terutama mereka yang bekerja di luar negeri,” tegasnya.
Ia berharap kegiatan ini menjadi inspirasi bagi langkah-langkah kolaboratif lainnya di masa mendatang dalam memperkuat perlindungan serta pemberdayaan PMI dari Kaltara maupun dari seluruh Indonesia.*
(dkisp)Kaltara
Eksplorasi konten lain dari
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
