Sekda Ernes: Pentingnya Data yang Akurat dalam Pengelolaan Kepegawaian

DASAR : Sekda Ernes Silvanus, data merupakan dasar dari setiap pengambilan kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional. (foto: ist)

TeropongKaltara.com, MALINAU – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabuupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Ernes Silvanus, menekankan Sekda Ernes menekankan pentingnya data yang akurat dalam pengelolaan kepegawaian.

Penekanan itu disampaikan ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Akurasi Data untuk Seluruh Layanan Kepegawaian Aparatus Sipil Negara (ASN) yang berlangsung di Badan Diklat Malinau, Selasa (20/5/2025).

Sekda mengingatkan, bahwa data merupakan dasar dari setiap pengambilan kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

“Kalau bicara kebijakan, maka basis utamanya adalah data. Tanpa data yang akurat, kebijakan tidak akan tepat sasaran,” tegasnya.

Ernes juga menyampaikan, bahwa pengelolaan data ASN tidak hanya soal angka, tetapi menyangkut manusia. Karena itu, seluruh perangkat daerah diimbau untuk lebih serius dan teliti dalam menyusun serta memutakhirkan data kepegawaian.

Terkait dengan persoalan itu, Sekda Ernes pun berbagi pengalaman pribadinya tentang proses kepegawaian dan pentingnya ketepatan data, termasuk dalam urusan kenaikan pangkat, mutasi, hingga penghargaan masa kerja.

“Data kepegawaian itu bukan hanya jumlah pegawai. Tetapi harus lengkap, mulai dari latar belakang pendidikan, usia, masa kerja, hingga kondisi pribadi. Kalau tidak akurat, nanti berdampak pada proses administrasi, bahkan penilaian kinerja,” paparnya.

Sekda juga mendorong integrasi data dengan sistem digital dan program Smart Government yang tengah dikembangkan Pemkab Malinau.

Ke depan diharapkan, data ASN dapat terintegrasi dengan layanan publik lain seperti NPWP dan identitas digital lainnya.

Sementara itu, Kepala BKPP Malinau, Yuli Triana, menyampaikan bahwa rakor dilaksanakan berdasarkan Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi ASN (CSN).

Dijelaskan, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar perangkat daerah, mengevaluasi kinerja pengelolaan kepegawaian, serta menyampaikan kebijakan-kebijakan baru terkait manajemen ASN.

“Kegiatan ini penting untuk meningkatkan akurasi data dan mempercepat pelayanan kepegawaian yang akuntabel dan profesional,” terang Yuli. (kominfo malinau)