TeropongKALTARA.com, TANJUNG SELOR – Merasa kecewa dengan pelayanan PT. Telkom, khususnya soal jaringan internet di wilayah perbatasan Republik Indonesia (RI) – Negara Malaysia, warga Desa Nawang Baru Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan unjuk rasa di bawah Tower Base Transceiver Station (BTS) di daerah Long Nawang, Kamis (10/8/2023).
Aksi damai itu sebagai ekspresi kekecewaan dan kekesalan masyarakat Apau Kayan pada jaringan Telkom/𝖳elkomsel yang sudah bertahun tahun tidak dapat dirasakan lagi manfaatnya oleh masyarakat yang tinggal di perbatasan Indonesia-Malaysia itu.
Ketua Komunitas Nusantara dan Organisasi Ganjarian Spartan (KNOGS), Ellen Frani, mengatakan jaringan 4G di Kayan Hulu sempat aktif, namun sejak 3 tahun terakhir sudah tidak berfungsi. Apalagi di Desa Long Nawang saat ini sedang dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan anggaran yang cukup fantastis dan diperkirakan akan selesai akhir Oktober 2023.
“Kami sudah menyampaikan aspirasi ini secara lisan dan tertulis, tapi belum ada tanggapan atau solusi apapun dari pemerintah,” ungkap Ketua KNOGS Ellen Frani, kepada awak media di lokasi unjuk rasa.
Kondisi ini, lanjut Ellen, menyulitkan warga perbatasan berkomunikasi atau mengetahui kondisi sanak – saudara serta anak-anak yang menuntut ilmu dan tinggal di ibu kota kabupaten maupun luar Provinsi Kaltara, seperti Kota Samarinda (Kaltim) yang seda𝗇g menuntut ilmu.
“Padahal, ini sarana komunikasi yang paling efektif. Sebab, untuk mengu𝗇𝗃ungi mereka sangat sulit apalagi sarana transportasi udara harus antri jauh-jauh hari sebelumnya untuk mendapatkan tiket pesawat perintis,” tambahnya.
Untuk lewat darat pun, sambungnya, perlu waktu lama atau berhari-hari. Biayanyapun cukup mahal. Untuk ke Samarinda melalui darat paling cepat memakan waktu 3 hari, bahkan terkadang sampai seminggu jika musim hujan, karena jalan sudah tidak layak.
Ellen menjelaskan, di Kecamatan Kayan Hulu ada dijual voucher wifi dengan harga 25.000 rupiah/jam. Untuk paket bulanan dengan kapasitas 1 GB harganya 80 ribu rupiah. Itup𝗎n hanya bisa digunakan di sekitar tempat dimana voucer tersebut dibeli.
“Para warga harus keluar rumah untuk berkomunikasi. Kondisi seperti ini tentunya sangat berat bagi mereka,” jelas Ellen serius.
Pihaknya mempertanyakan keseriusan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), melaksanakan Nawa cita yang ke 3 (tiga), yakni membangun dari pinggiran dengan Program Desa Berdering dan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga yang sempat berjalan.
“Sekarang, program itu mandek entah kenapa. Pada dasarnya mereka masih bisa menerima kondisi berat ini, asalkan sarana komunikasi (jaringan 4G) lancar. Sehingga, mereka masih bisa memonitor keluarganya yang ada di luar daerah,” bebernya seraya berharap pemerintah bisa membantu menyelesaikan masalah yang dirasakan masyarakat perbatasan.
Sebelumnya seorang warga perbatasan bernama Rum Tingai, membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden RI, Menteri Komunikasi dan Informasi, Direktur Utama PT Pertamina.
Surat terbuka dari masyarakat perbatasan RI – Malaysia itu menegaskan, wilayah Apau Kayan itu sebagai kawasan strategis nasional dan kawasan 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar). Semestinya bisa berubah menjadi daerah maju yang setara dengan daerah-daerah lain. Namun pada kenyataanya, semua rasa bangga dan harapan tersebut menjadi sirna.
“Bahkan seperti mimpi buruk karena fasilitas yang dulu pernah dinikmati masyarakat tahun-tahun sebelumnya seperti sinyal Telkomsel sejak 3 tahun terakhir tidak bisa berfungsi,” keluhnya.
Dia pun menyebut, BBM satu harga yang memberi harapan meringankan beban masyarakat, harganya tidak sesuai 10 ribu rupiah/liter dan masyarakat hanya diberikan 10 liter per kepala keluarga (KK).
Sekarang sudah tidak jelas kemana didistribusikan. Bahkan di tahun 2023 ini, masyarakat baru sekali mendapat pembagian BBM Premium.
“Sedangkan minyak solar, tidak pernah dibagikan sejak masuknya program BBM satu harga di perbatasan. Jadi, kami mohon pihak-pihak terkait dapat memberikan solusi terhadap penderitaan masyarakat yang berada di kawasan strategis nasional ini,” keluhnya lagi seraya berharap persoalan yang dihadapi dapat teratasi.
Berikut Tuntutan Warga Apau Kayan :
- Pihak Pemerintah daerah Kabupaten Malinau dan PT Telkomsel dapat mengaktifkan
Tower Telkomsel yang ada di Kecamatan Kayan Hulu.
- Pihak Kementrian Komunikasi dan Infomasi (Kominfo) segera menyelesaikan
pembangunan Base Transceiver Stasiun (BTS) 4G yang ada di Desa Nawang Baru
dan Desa Long Temuyat yang selama ini tehenti.
- Pihak Pertamina/lembaga Penyalur dapat mendistribusikan BBM satu harga kepada
masyarakat sesuai jumlah dan harga yang telah ditetapkan pemerintah karena selama
ini masyarakat tidak lagi menikmati BBM satu harga program pemerintah tersebut.*
Sumber : Grup WhatsApp Sarikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kaltara.
Wartawan : WA Pradana
Editor : Surya