JAKARTA, TEROPONGKALTARA.COM – Bima Sadiropa Sijabat menyatakan telah mengajukan penarikan diri sebagai pemohon Perkara Nomor 391/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materiil Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pernyataan tersebut diperkuat dengan dokumentasi foto tanda terima berkas Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diperoleh Redaksi TEROPONGKALTARA.COM.
Berdasarkan dokumen tersebut, Kepaniteraan MK menerima satu rangkap asli Surat Permohonan Penarikan Diri sebagai Pemohon dalam Perkara Nomor 391/PUU-XXIV/2026 pada Kamis (19/11/2026), pukul 13.20 WIB.
Tanda terima berkas itu tercatat dengan Nomor 2927/PUU/PAN.MK/TT/11/2026, dilengkapi stempel Mahkamah Konstitusi serta keterangan penerimaan oleh pejabat kepaniteraan.
Dokumentasi tersebut menjadi bukti administratif bahwa surat permohonan penarikan diri telah diserahkan dan diterima Kepaniteraan MK, bukan sekadar pernyataan yang disampaikan melalui siaran pers.
Meski demikian, penerimaan surat tersebut belum dengan sendirinya berarti penarikan permohonan telah mendapatkan penetapan resmi dari Mahkamah Konstitusi.
Sementara itu, melalui siaran pers tertulis tertanggal 19 November 2026, Bima menjelaskan bahwa keputusan menarik diri merupakan pertimbangan pribadi yang diambil secara sadar dan penuh tanggung jawab.
“Saya menegaskan bahwa penarikan diri ini bukan berarti menarik dukungan terhadap perjuangan perlindungan hak-hak masyarakat adat,” tegas Bima.
Menurutnya, perlindungan lingkungan hidup dan penghormatan terhadap kearifan lokal serta hak-hak masyarakat adat harus berjalan beriringan, bukan dipertentangkan.
Bima juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat adat di Indonesia atas semangat kebersamaan, solidaritas, dan komitmen menjaga kearifan lokal sebagai identitas budaya serta warisan leluhur.
Ia berharap keputusan tersebut dapat mengakhiri polemik yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus menjadi momentum memperkuat persatuan dan persaudaraan.
“Mari kita akhiri polemik, menghindari saling menyalahkan, serta mengedepankan dialog dan saling menghormati. Perbedaan pandangan merupakan bagian dari demokrasi, tetapi jangan sampai menghilangkan persaudaraan dan rasa kemanusiaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bima mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga perdamaian tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, maupun budaya.
Menurutnya, semangat Bhinneka Tunggal Ika harus tetap menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia menegaskan bahwa perjuangan bersama harus berorientasi pada perlindungan hak hidup setiap warga negara, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, penghormatan terhadap masyarakat adat, serta terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Mari jaga persaudaraan, hormati perbedaan, lestarikan kearifan lokal, dan utamakan perdamaian. Berbeda dalam budaya, bersatu dalam Indonesia,” tutupnya.*
Redaksi TEROPONGKALTARA.COM
