Perusahaan Pers Dituntut Profesional, Siapa yang Memperjuangkan Kemandirian Ekonominya?

Kemerdekaan pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Namun, di balik tuntutan profesionalisme, kompetensi wartawan, legalitas perusahaan, dan berbagai standar jurnalistik, muncul persoalan mendasar,  siapa yang memperjuangkan kemandirian ekonomi perusahaan pers, khususnya media independen yang dibangun dengan modal pribadi?

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan hak kepada warga negara Indonesia untuk mendirikan perusahaan pers. Namun, dalam praktiknya, mempertahankan keberlangsungan perusahaan pers bukanlah perkara mudah.

Banyak perusahaan pers lokal harus membiayai sendiri kebutuhan redaksi, peralatan, operasional, hingga kegiatan jurnalistik. Di tengah perjuangan tersebut, muncul persoalan ketimpangan akses terhadap anggaran kerja sama publikasi pemerintah yang bersumber dari APBD.

Ketimpangan Akses Anggaran Publikasi APBD

Dalam praktik kerja sama publikasi pemerintah, sebagian perusahaan pers dapat memperoleh kontrak bernilai besar, sementara perusahaan lainnya hanya mendapatkan nilai kerja sama yang relatif kecil.

Tetapi, perbedaan nilai kontrak tidak otomatis menunjukkan pelanggaran. Namun, apabila kedekatan dengan pejabat atau lingkaran kekuasaan menjadi faktor penentu, kondisi tersebut berpotensi mencederai prinsip keadilan dan independensi pers.

Pertanyaannya, apakah anggaran publikasi diberikan berdasarkan profesionalisme, kualitas layanan, dan kebutuhan publikasi pemerintah, atau justru dipengaruhi hubungan dengan pemegang kekuasaan?

APBD merupakan uang publik. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan penggunaan anggaran publikasi dilakukan secara transparan, objektif, dan akuntabel, dengan kesempatan bersaing yang adil bagi perusahaan pers yang memenuhi persyaratan.

Organisasi Pers Jangan Hanya Sibuk Mengatur

Di tengah berkembangnya berbagai organisasi wartawan dan perusahaan pers, tuntutan mengenai standar perusahaan, kompetensi, serta kewajiban administratif terus menjadi perhatian.

Namun, sudah sejauh mana organisasi tersebut membantu perusahaan pers kecil bertahan dan berkembang?

Apakah organisasi pers hanya hadir untuk membicarakan persyaratan keanggotaan, standar perusahaan, dan kompetensi wartawan, sementara persoalan keberlangsungan ekonomi perusahaan pers kurang mendapat perhatian?

Profesionalisme memang harus terus diperkuat. Namun, pembinaan seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan standar, melainkan juga diarahkan pada peningkatan kapasitas dan keberlangsungan usaha perusahaan pers.

Organisasi perusahaan pers diharapkan mampu memberikan manfaat nyata melalui pembinaan manajemen media, advokasi persaingan usaha yang sehat, serta penguatan peluang ekonomi bagi anggotanya.

UU Pers dan Pengembangan Kehidupan Pers Nasional

UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak hanya mengatur keberadaan perusahaan pers, tetapi juga memberikan landasan bagi pengembangan kehidupan pers nasional.

Pasal 9 mengatur hak mendirikan perusahaan pers, sedangkan Pasal 10 mengatur kewajiban perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawannya.

Sementara itu, Pasal 15 mengatur fungsi Dewan Pers, termasuk melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers nasional.

Ketentuan tersebut patut menjadi landasan untuk memperkuat ekosistem pers yang sehat, profesional, dan mandiri.

Dewan Pers tentu bukan lembaga penyedia anggaran bagi perusahaan pers. Namun, fungsi pengembangan kehidupan pers nasional diharapkan dapat diwujudkan melalui kajian, fasilitasi, dan dorongan kebijakan yang menjawab tantangan ekonomi industri media.

Pemerintah juga tidak berkewajiban membagi anggaran publikasi secara merata kepada seluruh perusahaan pers. Akan tetapi, setiap perusahaan yang memenuhi persyaratan seharusnya memiliki kesempatan yang adil untuk bersaing.

Kemandirian Ekonomi Menentukan Independensi Pers

Ketergantungan perusahaan pers terhadap anggaran publikasi pemerintah juga berpotensi menimbulkan persoalan independensi redaksi.

Kerja sama publikasi merupakan kegiatan usaha yang sah sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan. Namun, hubungan komersial tersebut tidak boleh mengorbankan fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan.

Perusahaan pers perlu mengembangkan sumber pendapatan di luar anggaran pemerintah. Di sisi lain, pemerintah harus memastikan bahwa kerja sama publikasi tidak menjadi instrumen untuk memberikan keistimewaan kepada perusahaan tertentu.

Pers yang merdeka bukan hanya pers yang bebas dari sensor, tetapi juga pers yang mampu mempertahankan independensi pemberitaannya tanpa harus tunduk kepada kepentingan pemberi anggaran.

Saatnya Mengevaluasi Peran Pemerintah dan Organisasi Pers

Sudah saatnya pemerintah daerah, Dewan Pers, dan organisasi perusahaan pers mengevaluasi persoalan yang dihadapi industri media, khususnya perusahaan pers lokal yang dibangun secara mandiri.

Pemerintah daerah perlu membuka informasi mengenai kriteria pemilihan mitra publikasi, besaran anggaran, mekanisme kerja sama, serta hasil pekerjaan yang dibiayai APBD sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

Organisasi perusahaan pers perlu memperkuat pembinaan, advokasi ekonomi, dan pengembangan kapasitas usaha anggotanya.

Sementara itu, Dewan Pers diharapkan terus mendorong pengembangan kehidupan pers nasional yang tidak hanya berorientasi pada standar profesionalisme, tetapi juga memperhatikan tantangan keberlangsungan industri media.

Jangan hanya menuntut perusahaan pers profesional, sementara persoalan kemandirian ekonomi, ketimpangan akses anggaran publikasi, dan keberlangsungan usaha perusahaan pers independen justru kurang mendapat perhatian.

Kemerdekaan pers harus berjalan beriringan dengan terciptanya ekosistem industri media yang sehat, adil, dan mandiri.

Sebab, pers tidak hanya membutuhkan aturan dan tuntutan profesionalisme. Pers juga membutuhkan kesempatan yang adil untuk tumbuh, berkembang, dan menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa tekanan kepentingan kekuasaan.

Tulisan ini merupakan opini dan kritik terhadap tata kelola industri pers, akses anggaran publikasi pemerintah, serta peran organisasi pers. Tidak dimaksudkan sebagai tuduhan pelanggaran hukum terhadap perusahaan, organisasi, atau pejabat tertentu.*

Editor: Surya

Penulis: Selamat AL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *