TARAKAN – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., secara resmi membuka kegiatan Coaching Clinic Penguatan Tim Evaluasi dan Tim Review atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Selasa (3/6), di Swiss-Belhotel Tarakan.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 3 hingga 4 Juni 2025, ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan LPPD dan pemenuhan SPM, sehingga dapat menghasilkan laporan yang akurat, transparan, dan berkualitas tinggi.
Dalam sambutannya, Wagub Ingkong menyampaikan bahwa hasil evaluasi atas LPPD tahun 2022 dan 2023 telah diumumkan. Pemerintah Provinsi Kaltara beserta kabupaten/kota memperoleh predikat “Sedang” untuk tahun 2023.
“Meski demikian, capaian ini harus menjadi perhatian kita bersama. Hasil evaluasi ini menjadi bahan introspeksi dan dorongan untuk terus melakukan perbaikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wagub menekankan bahwa bagi pemerintah pusat, LPPD merupakan instrumen penting dalam proses pembinaan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip Good Governance dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada Mei lalu, Pemprov Kaltara berhasil meraih SPM Award 2025 untuk kategori Kinerja Terbaik Provinsi di Regional Kalimantan.
“Namun perlu kita ingat, tujuan utama dari penerapan SPM bukanlah semata-mata meraih penghargaan, melainkan untuk memastikan pelayanan dasar yang layak bagi seluruh masyarakat Kaltara,” tegasnya.
Sebagai informasi, SPM merupakan ketentuan terkait jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintahan, yang wajib diterima setiap warga negara. Ada enam bidang pelayanan dasar yang menjadi fokus, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, serta pelayanan sosial.
Di akhir sambutannya, Wagub berharap melalui kegiatan ini para narasumber dapat menyampaikan pemahaman yang seragam kepada seluruh evaluator.
“Evaluasi tidak semata alat pengukur peringkat, melainkan juga instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik,” tutupnya.
Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Kaltara Totok Prihantoro, Ak., M.Si., Kepala Subdirektorat Evaluasi Kinerja Wilayah II Ditjen Otda Kemendagri Amril Rahim, A.P., S.Sos., M.Si., Inspektur Inspektorat Daerah Kaltara Yuniar Aspiati, S.E., M.AP., CGCAE, serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Kaltara Taufik Hidayat, S.TP., M.Si.*
(dkisp)Kaltara
Eksplorasi konten lain dari
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
