TANJUNG SELOR – Penjabat Sekretaris Provinsi (Pj Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Bustan, SE, M.Si., menyampaikan optimisme atas tren positif serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara tahun 2025.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri per 8 Mei 2025, Kaltara masuk dalam zona hijau—berada di atas rata-rata nasional baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.
“Secara nasional, rata-rata realisasi pendapatan sebesar 24,33 persen. Kaltara menempati peringkat kedelapan dengan capaian 28,76 persen. Untuk realisasi belanja, Kaltara mencapai 15,49 persen, sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 15,02 persen,” ujar Bustan, Rabu (2/7), didampingi Kepala BKAD Kaltara, H. Denny Harianto, SE., MM.
Meski mencatat kinerja positif, Bustan mengakui terdapat sejumlah dinamika yang mempengaruhi pelaksanaan APBD 2025, terutama menyangkut kebijakan pemerintah pusat. Salah satunya adalah Surat Edaran Bersama (SEB) Kemendagri dan Kemenkeu Nomor 900.1.3/6629.A/SJ dan Nomor 1/MK.07/2024 tentang tindak lanjut arahan Presiden dalam pelaksanaan anggaran transfer ke daerah tahun anggaran 2025.
Melalui SEB tersebut, pemerintah daerah diinstruksikan mencadangkan sebagian dana transfer seperti DBH, DAU, dan DAK untuk infrastruktur, serta melakukan penyesuaian anggaran tanpa mengabaikan belanja pegawai dan operasional. Penyesuaian ini juga berimplikasi pada penundaan proses pengadaan barang dan jasa di seluruh SKPD.
“Akibatnya, pengadaan barang dan jasa di beberapa SKPD mengalami keterlambatan, yang turut memengaruhi nilai realisasi APBD pada semester pertama,” jelas Bustan.
Selain itu, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja juga menjadi faktor penyesuaian, termasuk penetapan ulang besaran transfer ke daerah melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK).
Maksimalkan Realisasi Semester II
Memasuki semester kedua, Bustan mengimbau seluruh perangkat daerah untuk memaksimalkan serapan anggaran. Menurutnya, realisasi pendapatan dan belanja yang optimal akan berdampak langsung pada stabilitas fiskal dan pencapaian target pembangunan.
“Kita harus menjaga dan meningkatkan realisasi anggaran, terlebih Kaltara telah 11 kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini mencerminkan komitmen kita terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan,” tegasnya.
Sektor Perdagangan Tumbuh Signifikan
Selain kinerja fiskal, pertumbuhan ekonomi Kaltara juga tercermin dari sektor perdagangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor perdagangan pada triwulan I-2025 tumbuh sebesar 9,08 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Ini menunjukkan peningkatan aktivitas perdagangan yang signifikan, dengan naiknya nilai transaksi dan volume perdagangan,” tutur Bustan.
Ia menambahkan, pertumbuhan tersebut didorong oleh berbagai faktor seperti meningkatnya daya beli masyarakat, ekspansi usaha, hingga meningkatnya permintaan terhadap komoditas unggulan Kaltara.
Meski demikian, Bustan tak menampik bahwa pertumbuhan ekonomi Kaltara secara keseluruhan mengalami perlambatan pada triwulan pertama 2025, terutama akibat menurunnya kinerja sektor pertambangan dan penggalian. Perlambatan serupa juga terjadi di banyak provinsi lain, sejalan dengan tren nasional.
Namun demikian, ia optimistis perekonomian Kaltara akan membaik di triwulan berikutnya. “Kami yakin pada triwulan II akan terjadi perbaikan seiring meningkatnya kinerja sektor-sektor strategis,” pungkasnya.*
(Dkisp Kaltara)
Eksplorasi konten lain dari
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
