TANJUNG SELOR,teropongkaltara.com – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong penguatan budaya antigratifikasi yang dimulai dari lingkungan keluarga. Upaya tersebut dinilai penting untuk membentuk pribadi berintegritas sekaligus mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan.
Komitmen itu diperkuat melalui workshop bertajuk “Perempuan Berintegritas, Dharma Wanita Berdaya, Bersama Kita Cegah Gratifikasi” yang digelar di Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (7/8).
Ketua DWP Kaltara, Hj. Sipta Meylina Denny Harianto, S.Psi., M.M., mengatakan, keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai kejujuran dan integritas. Menurutnya, pasangan suami istri yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus saling mengingatkan agar tidak terjerumus dalam praktik yang dapat mencederai integritas.
“Suami dan istri yang berprofesi sebagai ASN harus saling menguatkan dan saling mengingatkan agar selalu berada di jalan yang benar,” kata Sipta.
Ia juga mengingatkan anggota DWP agar lebih bijak menyikapi berbagai bentuk pemberian maupun ucapan terima kasih yang berpotensi masuk dalam kategori gratifikasi.
Sipta menilai, pemberian yang terlihat sederhana sekalipun perlu disikapi secara hati-hati, terutama apabila berkaitan dengan jabatan, tugas, atau kepentingan tertentu. Pemahaman tersebut penting agar anggota keluarga ASN mampu mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
Melalui workshop tersebut, Sipta berharap anggota DWP Kaltara semakin memahami bentuk-bentuk gratifikasi dan berani menolak pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Ia juga mendorong anggota DWP menjadi agen perubahan dengan menanamkan nilai hidup sederhana, kejujuran, dan integritas di lingkungan keluarga maupun organisasi.
“Keluarga yang berintegritas akan melahirkan ASN yang berintegritas. Dari sana akan lahir pelayanan publik yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari dukungan DWP Kaltara terhadap reformasi birokrasi dan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berintegritas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Sipta menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, unit DWP, serta narasumber penyuluh antikorupsi yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan.
Di akhir sambutannya, ia mengajak seluruh anggota DWP Kaltara menjadikan semangat antigratifikasi sebagai gerakan bersama untuk memperkuat integritas keluarga sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Bumi Benuanta.* (dkisp)