Tanjung Selor,teropongkaltara.com – Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara terus memperkuat budaya integritas dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat membuka Sosialisasi Efektivitas Pengendalian Risiko Integritas Tahun 2026 di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Senin (11/5) pagi.
Di hadapan jajaran perangkat daerah, Wagub Ingkong menegaskan bahwa pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam menerjemahkan kebijakan nasional menjadi pelayanan nyata kepada masyarakat.
Karena itu, penguatan integritas harus menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan internal.
“Pengendalian risiko bukan hanya tugas inspektorat, tetapi tanggung jawab seluruh pimpinan dan jajaran,” ujar Ingkong.
Ia menambahkan bahwa tantangan pembangunan saat ini tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi antar perangkat daerah agar seluruh program dapat berjalan optimal.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kemampuan mengidentifikasi dan memetakan risiko sejak dini untuk meminimalkan hambatan dalam pelaksanaan program.
Kegiatan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sekaligus menindaklanjuti survei efektivitas pengendalian risiko integritas oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Menurut Ingkong, survei tersebut menjadi instrumen penting dalam mengukur penerapan budaya integritas di lingkungan pemerintahan daerah.
“Ini bukan sekadar administrasi, tetapi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Ingkong berharap penguatan integritas dapat memberikan dampak nyata dalam pelaksanaan tugas aparatur sipil negara.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama pembangunan. Karena itu, integritas harus menjadi nilai utama dalam setiap pengabdian kita,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M., jajaran pimpinan perangkat daerah, Kepala Perwakilan BPKP Kaltara Sindu Senjaya Aji, AK., M.M., serta Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi Saut Parulian Bakkara.* (Adv/dkisp)