TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bagi Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian di wilayah Kaltara.
Rakor ini membahas rencana serta realisasi kegiatan tahun anggaran 2025, sekaligus memastikan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah berjalan optimal.
“Gubernur Kaltara sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat bertindak sebagai koordinator, fasilitator, pengawas, sekaligus pelapor dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah,” ujar Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setprov Kaltara, H. Sapi’i, S.T., M.A.P saat membuka rakor.
Sapi’i menyebutkan tiga tujuan utama kegiatan ini, yakni mengoptimalkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengimplementasikan PP Nomor 33 Tahun 2018, serta menyinkronkan program pusat dan daerah guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan pertanian di Kaltara.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Javid Hurriyanto, S.T., M.T., dalam paparannya menyampaikan total panjang jaringan jalan nasional di Kaltara mencapai 643,52 km, dengan 97,14 persen atau 625,08 km dalam kondisi mantap.
“Rinciannya, kondisi baik 337,35 km (52,42 persen), sedang 287,73 km (44,71 persen), rusak ringan 15,01 km (2,33 persen), dan rusak berat 3,43 km (0,53 persen),” jelas Javid.
Ia menambahkan, beberapa kawasan strategis yang menjadi fokus perhatian antara lain Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning dan wilayah perbatasan. BPJN Kaltara juga mendorong inovasi pembiayaan seperti pemanfaatan dana SBSN, optimalisasi program holding, serta pelibatan aktif pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
Proyek-proyek prioritas jalan nasional meliputi akses perbatasan Malinau–Long Bawan, Mansalong–Tau Lumbis, akses PLBN Long Nawang, akses KIHI Tanah Kuning–Tanjung Selor, serta jalan paralel perbatasan Malinau–Long Boh. Sejumlah ruas lain juga diusulkan melalui Inpres Jalan Daerah, seperti jalan Ring Road Malinau dan Gunung Seriang–Long Peso.
Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor, Mustofa S., S.T., M.T., memaparkan rencana program jangka menengah 2025–2029 di sektor sumber daya air, dengan fokus pada pengembangan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan, pengendalian banjir, pengamanan pantai, pembangunan bendungan dan embung, serta pengembangan jaringan air tanah dan air baku.
“Program ini akan memberikan manfaat besar, mulai dari ketersediaan air irigasi, perlindungan dari banjir, hingga penyediaan air baku bagi masyarakat,” tutur Mustofa.
Dari sektor pertanian, Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara, Diana Risawaty, S.P., menyatakan komitmennya dalam mengimplementasikan program Kementerian Pertanian secara efektif dan efisien.
“Program ini tak hanya berdampak pada peningkatan produksi pertanian dan peternakan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak, serta menjaga stabilitas harga pangan,” jelas Diana.
Ia optimistis dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sektor pertanian di Kaltara mampu bertransformasi menuju kemandirian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Rakor ini juga membahas rencana pembangunan 200 Sekolah Rakyat berasrama yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna Maret lalu.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kaltara, Syafrudin, S.T., M.T., mengatakan sekolah tersebut ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan akan mulai dibangun pada September 2025, dengan target rampung pada Juni 2026.
“Setiap sekolah dirancang di atas lahan minimal 6 hektar, lengkap dengan asrama, ruang kelas, fasilitas olahraga, dan gedung serbaguna,” ungkap Syafrudin.
Rakor ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah demi percepatan pembangunan infrastruktur, sumber daya air, pendidikan, dan pertanian yang merata, khususnya di kawasan perbatasan dan wilayah strategis Kaltara.
Hal ini sejalan dengan visi Gubernur Kaltara untuk membangun fondasi transformasi Kalimantan Utara sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan.
(dkisp Kaltara)
Eksplorasi konten lain dari
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
