TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Semester I Tahun Anggaran 2025, Selasa (29/7), bertempat di Ruang Rapat Benuanta, Kantor Gubernur Kaltara.
Rakor ini dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan, H. Sapi’i, S.T., M.A.P., mewakili Gubernur Kaltara.
Dalam arahannya, Sapi’i menegaskan bahwa pelaporan kegiatan pembangunan merupakan instrumen strategis dalam mengawal efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Penguatan tata kelola pemerintahan harus dibarengi dengan pelaporan realisasi APBD yang sesuai target. Ini menjadi indikator penting dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, capaian realisasi baik secara fisik maupun keuangan bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, komitmen, serta akuntabilitas dari setiap perangkat daerah.
Memasuki kuartal kedua, Sapi’i mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tertib dalam menyampaikan data melalui sistem e-Bang, dan selalu mengikuti ketentuan pelaporan yang berlaku.
“Kita menemukan capaian yang patut diapresiasi, namun juga terdapat deviasi signifikan pada beberapa perangkat daerah yang perlu segera dikaji penyebabnya,” ungkapnya.
Rakor ini, lanjutnya, menjadi forum penting tidak hanya untuk mengulas capaian target, tetapi juga menggali akar persoalan, hambatan teknis dan struktural, serta mencari solusi yang relevan untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan pada triwulan III dan IV.
“Kami berharap rakor ini dapat menjadi ruang refleksi dan konsolidasi internal OPD dalam mendorong percepatan serta perbaikan pelaksanaan anggaran,” kata Sapi’i.
Ia menekankan pentingnya anggaran yang dibelanjakan dapat memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah dituntut bekerja secara sinergis, profesional, dan responsif dalam menghadapi dinamika pembangunan.
“Mari kita buktikan bahwa Pemprov Kaltara memiliki etos kerja yang kuat dan mampu mewujudkan pembangunan daerah yang berdaya saing, adil, dan berkelanjutan,” tutupnya.
(dkisp Kaltara)
Eksplorasi konten lain dari
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
