TANJUNG SELOR, TeropongKaltara.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara dalam rapat paripurna ke-8 masa persidangan II tahun 2025, Senin (24/3/2025).

Dalam rapat yang digelar di gedung DPRD Kaltara, Gubernur Zainal menegaskan bahwa LKPj merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LKPj ini disampaikan satu kali dalam setahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“LKPj ini memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Utara, serta pelaksanaan tugas perbantuan dan penugasan kepada kabupaten/kota,” ujar Gubernur Zainal.

Indikator Makro Pembangunan 2024

Dalam paparannya, Gubernur menyampaikan sejumlah capaian makro pembangunan Kaltara selama 2024, di antaranya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltara pada 2024 tercatat 73,41, meningkat 0,73 persen dari tahun sebelumnya yang berada di angka 72,88. Sejak 2020, IPM Kaltara terus meningkat dengan rata-rata kenaikan 0,84 persen per tahun. Angka kemiskinan menurun menjadi 6,325 persen, atau turun 0,94 persen dari tahun sebelumnya yang berada di angka 6,45 persen. Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 6,72 ribu jiwa.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024 tercatat 3,90 persen, mengalami penurunan 0,11 persen dibandingkan Agustus 2023. Sementara jumlah angkatan kerja meningkat menjadi 393.704 orang, naik 5.881 orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan ekonomi Kaltara pada 2024 mencapai 4,57 persen, dengan sektor konstruksi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 11,95 persen, disusul penyediaan akomodasi dan makanan minum sebesar 11,87 persen, serta perdagangan dan reparasi kendaraan sebesar 9,80 persen.

Pendapatan per kapita mengalami penurunan menjadi Rp 198,43 juta, turun 3,32 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 201,75 juta. Perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi faktor utama penurunan ini.

Ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) pada 2024 tercatat 0,264 poin, turun 4,69 persen dari tahun sebelumnya yang berada di angka 0,277 poin.

Gubernur Zainal menegaskan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam pertumbuhan ekonomi, pemerintah tetap berupaya menjaga stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(DKISP Kaltara)