PALANGKA RAYA,teropongkaltara.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam memperkuat integritas aparatur serta mencegah korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hal tersebut disampaikan Zainal saat menghadiri dan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kamis (13/8).
Rakor tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Forum ini sekaligus mendorong peningkatan pengawasan internal serta penguatan sistem pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.
Zainal menilai integritas memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menurutnya, pemerintahan yang berintegritas harus mampu menghadirkan pelayanan yang efektif, efisien, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Penguatan integritas juga penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintahan harus mampu memberikan pelayanan yang efektif, efisien dan mengutamakan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, upaya pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat pengawasan, tetapi merupakan komitmen bersama seluruh aparatur pemerintahan.
“Pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab aparat pengawasan, tetapi seluruh jajaran pemerintahan,” tegasnya.
Zainal mengatakan, budaya integritas harus dibangun melalui komitmen setiap aparatur dalam menjalankan tugas secara profesional, bertanggung jawab, dan beretika. Setiap perangkat daerah juga diminta memperkuat pengawasan serta memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mengimplementasikan berbagai langkah strategis pencegahan korupsi sekaligus mengevaluasi upaya yang telah dilakukan.
Pemprov Kaltara berkomitmen melanjutkan penguatan transparansi, akuntabilitas, pengawasan, serta sistem pelayanan publik sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.
Dengan penguatan integritas di seluruh lini pemerintahan, Pemprov Kaltara berharap tata kelola pemerintahan semakin efektif dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta bebas dari praktik korupsi.* (dkisp)