TANJUNG SELOR,teropongkaltara.com – Menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di wilayah perbatasan menjadi salah satu kunci dalam mendukung kelancaran distribusi logistik dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara (Kaltara).
Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mendorong penguatan sinergi lintas sektor agar penyaluran Biosolar dan Pertalite tepat sasaran serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, H. Sapi’i, S.T., M.A.P., mewakili Gubernur Kaltara saat membuka Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kaltara di Cafe D’Kafetaria, Selasa (28/7).
Menurut Sapi’i, forum tersebut menjadi wadah untuk menyatukan pandangan, memperkuat koordinasi, sekaligus menyusun solusi bersama dalam mewujudkan tata kelola distribusi energi yang lebih baik.
“BBM memiliki peran yang sangat penting. Selain menunjang aktivitas masyarakat, BBM juga menjadi penggerak sektor transportasi, logistik, dan berbagai kegiatan ekonomi produktif,” katanya.
Ia menegaskan, sebagai provinsi perbatasan yang menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ketersediaan BBM merupakan faktor strategis yang harus dijaga bersama. Karena itu, pemanfaatan BBM subsidi harus benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak serta sektor-sektor prioritas.
Sapi’i menambahkan, keberhasilan penyaluran BBM subsidi membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Pertamina, pelaku usaha, organisasi profesi, dan masyarakat.
Ia mengingatkan, distribusi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran dapat memicu peningkatan biaya logistik, mengganggu distribusi barang, hingga menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berdampak terhadap daya saing dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Karena itu, pengawasan, koordinasi, dan komitmen bersama dalam menjaga tata kelola distribusi BBM subsidi harus terus diperkuat,” jelasnya.
FGD tersebut menghadirkan narasumber dari Ditreskrimsus Polda Kaltara, Biro Perekonomian Setdaprov Kaltara, PT Pertamina Patra Niaga, serta akademisi Universitas Kaltara.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama mengenai penataan dan pengawasan distribusi BBM subsidi jenis Biosolar di Provinsi Kaltara.* (dkisp)