Jakarta, teropongkaltara.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih dua penghargaan dalam ajang Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen Pemprov Kaltara dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.
Dua penghargaan yang berhasil diraih yakni kategori Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah serta The New Emerging Sharia Economic Region. Penghargaan diserahkan kepada Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., yang didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (KISP) Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., pada malam puncak Anugerah Adinata Syariah 2026 di Auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (6/7).
Anugerah Adinata Syariah merupakan ajang penghargaan yang diinisiasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bekerja sama dengan CNN Indonesia sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden RI ke-13, K.H. Ma’ruf Amin, menyampaikan bahwa sektor keuangan syariah nasional terus menunjukkan perkembangan yang positif.
“Tercatat sektor keuangan syariah memiliki kinerja tahunan yang kuat. Total aset keuangan syariah tumbuh 10,6 persen secara tahunan, melampaui pertumbuhan sektor keuangan nasional sebesar 10 persen,” ujarnya.
Ma’ruf Amin menjelaskan, hingga Maret 2026 total aset keuangan syariah nasional mencapai Rp10.542 triliun. Capaian tersebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan rasio aset keuangan syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 52 persen, lebih tinggi dibandingkan target sebesar 45,38 persen.
Ia berharap Anugerah Adinata Syariah tidak hanya menjadi ajang pemberian penghargaan, tetapi juga menjadi pemicu bagi seluruh pemerintah daerah untuk terus memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Bagi Pemprov Kaltara, penghargaan ini menjadi bukti konsistensi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan yang sejalan dengan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2025–2029.
Ke depan, Pemprov Kaltara akan terus memperkuat berbagai program strategis, di antaranya percepatan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peningkatan literasi keuangan syariah, serta optimalisasi instrumen keuangan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.* (adv/dkisp)