JAKARTA,Teropongkaltara.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., meminta pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan wilayah perbatasan. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Zainal memaparkan kondisi Kaltara, termasuk infrastruktur jalan di kawasan perbatasan yang dinilainya masih sangat memprihatinkan. Menurutnya, keterbatasan akses jalan darat membuat masyarakat di perbatasan lebih bergantung pada pasokan barang dari Malaysia.

“Kami merasa malu sebagai bagian dari negara besar ini, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masyarakat kami masih harus membeli dari Malaysia,” ujar Gubernur Zainal.

Ia menambahkan, pemerintah provinsi setiap tahun menganggarkan subsidi transportasi sebesar Rp15 miliar untuk mendukung mobilitas orang dan barang di wilayah perbatasan. Namun, pada tahun ini jumlah tersebut kemungkinan akan berkurang karena kebijakan efisiensi anggaran.

Selain masalah infrastruktur, Gubernur Zainal juga menyoroti ketidakadilan dalam alokasi dana transfer dari pusat ke daerah. Ia menyebut, 85 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara bergantung pada dana transfer pusat, dengan formula Dana Alokasi Umum (DAU) yang dinilai kurang adil serta keterlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH).

“Pertambangan batu bara dan perkebunan sawit cukup banyak di Kaltara, tapi kami hanya menerima Rp9 miliar per tahun dari ekspor CPO. Ini tentu tidak adil,” tegasnya.

Dalam bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Gubernur menjelaskan saat ini terdapat 14 BUMD yang tersebar di lima kabupaten/kota dan provinsi, termasuk satu BUMD yang bergerak di bidang jasa keuangan. Namun, sejumlah tantangan masih menghambat, seperti belum tuntasnya serah terima aset dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendukung operasional PT Benuanta Kaltara Jaya.

Sementara itu, terkait pengelolaan kepegawaian, Kaltara masih kekurangan tenaga guru, tenaga kesehatan, serta aparatur sipil negara (ASN). “Kami kekurangan 719 guru dari kebutuhan 2.342 orang, dan juga menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan dokter spesialis serta infrastruktur digitalisasi layanan kepegawaian,” jelasnya.

Melalui forum RDP ini, Gubernur Zainal berharap ada perhatian nyata dari pemerintah pusat untuk mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan yang menjadi wajah terdepan NKRI.

Sumber: (DKISP Kaltara)