LOWONGAN KERJA : Bupati Malinau Wempi W Mawa, menekankan pentingnya keterbukaan informasi lowongan kerja kepada pemerintah daerah. (foto: ist)

TeropongKaltara.com, MALINAU – Audiensi dengan perusahaan, Bupati Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Wempi W Mawa, mengimbau perusahaan harus terbuka dalam informasi lowongan kerja.

Audiensi dengan sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)itu berlangsung di ruang Laga Feratu, Selasa (15/4/2026).

Bupati menekankan pentingnya keterbukaan informasi lowongan kerja kepada pemerintah daerah.

“Kami ingin setiap lowongan pekerjaan di perusahaan disampaikan ke pemda,” pinta Wempi.

Hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat, sekaligus memastikan distribusi pekerjaan yang adil.

Bupati menjelaskan, bahwa kebijakan strategis daerah dalam mendukung investasi harus berdampak pada peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Orang nomor satu di Malinau ini juga menyoroti pentingnya kemitraan antara pemerintah dan perusahaan, termasuk dukungan pembiayaan terhadap pihak-pihak yang bisa bekerja sama dengan pemda untuk membuka lapangan kerja.

Salah satu contoh keberhasilan adalah berkurangnya angka pengangguran dalam setahun akibat proyek konstruksi nasional yang menyerap tenaga kerja lokal.

“Perusahaan wajib terbuka dalam menyampaikan data tenaga kerja,” tambahnya.

Wempi meminta, agar perusahaan transparan mengenai jumlah pekerja, komposisi tenaga kerja lokal dan asing serta perencanaan kebutuhan tenaga kerja selama satu tahun ke depan.

Hal ini agar pemda bisa menyesuaikan program pelatihan kerja, seperti pelatihan pengelasan di laut dan sungai yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Diingatkan, jika keterbukaan tidak dijalankan, bisa menimbulkan konflik atau tuntutan dari masyarakat. Karena itu, prinsip keterbukaan harus berjalan berdampingan dengan penghormatan terhadap kearifan lokal.

Pemkab Malinau juga berencana menggelar forum pertemuan antara perusahaan dan para pencari kerja lokal, agar masyarakat bisa mengetahui jenis pekerjaan yang tersedia dan menyiapkan diri sesuai kebutuhan industri.

“Tenaga kerja lokal harus diutamakan. Jika memang belum bisa dipenuhi oleh SDM daerah, barulah kita pertimbangkan tenaga kerja dari luar,” jelas Wempi. (kominfo malinau)