TANJUNG SELOR, TEROPONGKALTARA.COM – Pemuda asal Kalimantan Utara, Bima Sadiropa Sijabat, memutuskan menarik permohonan pengujian materiil Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Keputusan tersebut diambil setelah Bima mempertimbangkan berbagai aspirasi, tanggapan, serta kekhawatiran masyarakat hukum adat dan peladang tradisional di Kalimantan Utara terkait langkah hukum yang ditempuhnya.
Hal tersebut disampaikan Bima melalui siaran pers tertulis yang diterima langsung Redaksi TEROPONGKALTARA.COM, Minggu (15/11/2026).
Dalam keterangannya, Bima menegaskan bahwa surat penarikan permohonan dijadwalkan didaftarkan secara resmi pada Rabu (18/11/2026). Selanjutnya, ia menyatakan akan menyampaikan langsung keputusan tersebut di hadapan majelis hakim konstitusi dalam persidangan yang dijadwalkan berlangsung Kamis (19/11/2026).
“Dengan kerendahan hati, saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Kalimantan Utara, para tetua adat, dan saudara-saudara peladang atas kegaduhan yang timbul akibat langkah hukum ini,” ujar Bima.
Berawal dari Kepedulian terhadap Nasib Peladang
Bima menjelaskan bahwa pengajuan permohonan uji materiil tersebut dilatarbelakangi keprihatinannya terhadap kepastian hukum bagi masyarakat yang menjalankan aktivitas perladangan tradisional berdasarkan kearifan lokal.
Ia menegaskan bahwa langkah hukum tersebut tidak dimaksudkan untuk melemahkan perlindungan lingkungan hidup maupun mengurangi hak-hak masyarakat adat.
Sebaliknya, ia mengaku ingin mendorong kejelasan regulasi dan petunjuk teknis dalam penerapan aturan, khususnya mengenai praktik pembukaan lahan secara tradisional.
Bima juga menyinggung penanganan kasus dugaan pembakaran lahan yang melibatkan sejumlah warga di wilayah Bulungan pada akhir Oktober 2026 sebagai salah satu hal yang melatarbelakangi langkah hukumnya.
Selain itu, ia menyebut adanya wacana perubahan ketentuan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH yang turut menjadi perhatiannya.
“Saya hanya ingin ada kejelasan aturan dan petunjuk teknis (juknis) di lapangan, agar tradisi berladang kearifan lokal masyarakat kita tidak lagi dikriminalisasi. Namun, saya sadar langkah ke MK ini terlalu terburu-buru tanpa duduk bersama terlebih dahulu dengan lembaga adat di Kaltara,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Pasal 69 ayat (2) UUPPLH mengatur bahwa larangan pembukaan lahan dengan cara membakar harus memperhatikan secara sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.
Ketentuan tersebut berkaitan dengan praktik perladangan tradisional yang telah berlangsung secara turun-temurun, dengan tetap memperhatikan persyaratan dan ketentuan perlindungan lingkungan hidup yang berlaku.
Bantah Permohonan Ditunggangi Kepentingan Pemodal
Menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat, Bima membantah tudingan bahwa permohonan uji materiil yang diajukannya berkaitan dengan kepentingan pemodal ataupun pihak tertentu.
Ia menegaskan bahwa langkah hukum tersebut merupakan inisiatif pribadi yang dilandasi kepedulian terhadap kepastian hukum bagi masyarakat peladang.
“Tidak ada pemodal di balik ini. Keputusan mundur ini pun murni kesadaran saya pribadi tanpa tekanan siapa pun. Saya tidak ingin perjuangan membela peladang justru melukai hati masyarakat adat yang ingin saya bela,” tegas Bima.
Menurutnya, keputusan menarik permohonan bukan berarti menghentikan upaya memperjuangkan kepastian hukum bagi masyarakat peladang tradisional.
Ia justru menilai perjuangan tersebut perlu dilakukan melalui komunikasi, musyawarah, serta keterlibatan langsung masyarakat yang terdampak.
Hormati Aspirasi Masyarakat Adat, Harap Polemik Berakhir
Bima mengakui bahwa langkah hukum yang menyangkut kepentingan masyarakat adat semestinya didahului dengan komunikasi dan dialog bersama para tetua maupun lembaga adat.
Menurutnya, aspirasi masyarakat adat perlu menjadi pertimbangan penting dalam setiap upaya memperjuangkan kebijakan yang berkaitan dengan keberlangsungan tradisi perladangan.
Ke depan, Bima menyatakan komitmennya untuk membangun komunikasi dan bekerja sama dengan masyarakat hukum adat, para peladang tradisional, serta pemangku kepentingan di Kalimantan Utara.
Melalui keputusan tersebut, Bima berharap polemik dan kesimpangsiuran informasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat mereda sekaligus membuka ruang dialog yang lebih konstruktif.
Perbedaan pandangan yang muncul diharapkan menjadi pembelajaran bersama mengenai pentingnya musyawarah dan keterlibatan masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan publik.
Pada prinsipnya, setiap warga negara yang memenuhi persyaratan hukum memiliki hak untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 melalui Mahkamah Konstitusi.
Hak konstitusional tersebut merupakan bagian dari mekanisme hukum yang tersedia bagi masyarakat untuk menguji ketentuan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi.
Dengan demikian, pengajuan permohonan uji materiil merupakan langkah hukum yang sah sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
Sementara itu, Bima telah menyatakan keputusannya untuk menarik permohonan tersebut. Penyampaian resmi di hadapan majelis hakim konstitusi dijadwalkan berlangsung pada Kamis (19/11/2026), sebagaimana disampaikan dalam siaran persnya.*
(Redaksi Teropong Kaltara)
