TANJUNG SELOR, teropongkaltara.com – Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat budaya integritas dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat membuka Sosialisasi Efektivitas Pengendalian Risiko Integritas Tahun 2026 di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Senin (11/5) pagi.
Di hadapan jajaran perangkat daerah, Wagub Ingkong mengingatkan bahwa pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam menerjemahkan kebijakan nasional menjadi pelayanan nyata bagi masyarakat.
Karena itu, ia menilai penguatan integritas harus menjadi tanggung jawab bersama dan tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan internal semata.
“Pengendalian risiko bukan hanya tugas inspektorat, tetapi tanggung jawab seluruh pimpinan dan jajaran,” kata Ingkong.
Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini tidak lagi dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah agar berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya kemampuan mengidentifikasi dan memetakan risiko sejak dini agar hambatan dalam pelaksanaan program dapat diminimalkan.
Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sekaligus menindaklanjuti survei efektivitas pengendalian risiko integritas yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Bagi Ingkong, survei tersebut menjadi bagian penting dalam mengukur sejauh mana budaya integritas telah diterapkan di lingkungan pemerintahan daerah.
“Ini bukan sekadar administrasi, tetapi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Wagub berharap penguatan integritas dapat memberikan dampak nyata terhadap pelaksanaan tugas aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama pembangunan. Karena itu, integritas harus menjadi nilai utama dalam setiap pengabdian kita,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., jajaran pimpinan perangkat daerah, Kepala Perwakilan BPKP Kaltara, Sindu Senjaya Aji, AK., M.M., serta Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi, Saut Parulian Bakkara.
Sumber berita: (dkisp)
Eksplorasi konten lain dari
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
