TeropongKALTARA.com, TANJUNG SELOR – Rombongan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengaku sangat kecawa saat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau.
Kekecewaan itu diungkapkan Ketua TGUPP Bastian Lubis, ketika akan melakukan tugas monitoring dan evaluasi kegiatan program-program kerja provinsi bersama anggotanya Bidang Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Assisten III Bidang Administrasi Umum serta Kepala Biro Hukum.
Menurut Ketua TGUPP Bastian Lubis, rombongannya kecewa karena dalam perjalanan dinasnya selama 3 hari di Kabupaten Malinau tidak mendapatkan respon/sambutan yang baik oleh Pemerintah Kabupaten Malinau.
Padahal, pihaknya sudah dibekali Surat Tugas Gubernur untuk Pemkab Malinau. Bahkan, sehari sebelum pertemuan sudah diinforamsikan ke Pemda Malinau.
Saat itu ada Wakil Bupati Malinau Jakaria, yang sempat berfoto bersama dengan Tim TGUPP. Sementara itu, Bupati Wempi W Mawa tidak tampak. Alasannya, sedang ada acara lain.
“Terus terang, Saya merasa kecawa saat kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Malinau. Selama 3 hari di sana, kami merasa kesulitan untuk menemui kepala daerahnya, yakni Bupatinya. Ironi sekali, Tim TGUPP dan rombongan hadir di kantor Bupati Malinau, tapi tidak ada yang mau terima, walaupun hanya tegur sapa saja dengan dalih beberapa staf di kantor bupati menyatakan bahwa Bupati mau ada acara,” papar Bastian Lubis, beberapa waktu lalu.
Tim TGUPP yang dikomandani Bastian Lubis ini melaksanakan tugasnya bersama rombongan tidak hanya ke Pemkab Malinau semata, tapi juga ke kabupaten lainnya, yaitu melaksanakan perjalanan dinas di lima kabupaten/kota yang ada di wilayah Kaltara sejak 1 Desember 2023 lalu.
“Kunjungan ini ‘kan monitoring dan evaluasi kinerja. Kita rapat mendengar pendapat masukkan tentang masalah-masalah di masyarakat dan hambatan-hambatan kegiatan pembangunan sampai dengan regulasi aturan yang diperlukan, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat,” jelas Bastian Lubis.
Contoh, sambungnya, misalnya APBD Pemkab Malinaukan di Tahun Anggaran 2023 itu berkisar sebesar Rp2,187 Triliun. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp62,0 M atau 2,83 persen. Sehingga, ketergantungan terhadap Dana Transfer Pusat adalah 97,17 persen. Ini sangat besar sekali.
Sepertinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemkab Malinau, imbuhnya, tidak mempunyai daya ungkit pada perekonomian di masyarakatnya. Apalagi, mengingat Pemkab Malinau sudah cukup lama berdirinya, tapi kemandirian ekonomi daerahnya masih sangat rapuh.
Bastian Lubis Juga menceritakan dan membandingkan ketika timnya kunjungan kerja di Kabupaten Nunukan.
“Kita, Tim TGUPP dijemput dan diterima baik oleh jajaran pejabat Pemkab Nunukan. Bupati pada saat itu diwakili Bupatinya, karena Bupati dan Sekretariat Daerah (Setda) tidak ada ditempat.
Pertemuan dengan pejabat Pemkab Nunukan dipimpin oleh Wakil Bupati didampingi lengkap sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk rapat mendengar masukkan masalah-masalah di masyarakat dan hambatan kegiatan pembangunan sampai dengan regulasi aturan yang diperlukan, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Nunukan.
Peningkatan daya ungkit ekonomi yang berdampak positif pada APBD, sehingga pemkab dapat mengurangi ketergantungan dengan dana transfer Pemerintah Pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai saat masih sangat rendah sekali atau berkisar hanya 7.49 persen atau sama dengan 92,60 persennya, masih ketergantungan dengan pemerintah pusat/dana transfer pusat.
Persoalan dan masalah yang menjadi hambatan ini akan segera diformulasikan untuk dapat diaplikasikan di lapangan/masyarakat. Salah satunya, perda-perda yang perlu direvisi dan di update.
Tim TGUPP dan rombongan sangat apresiasi masukkan dari teman-teman pejabat Pemkab Nunukan, sehingga dapat dilakukan sinergisitas perencanaan di tahun 2024 yang benar-benar menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltara 2021 sampai dengan 2026.
“Kunjungan kerja itu juga sama halnya Tim TGUPP saat berkunjung ke Kabupaten Malinau. Tujuannya jelas, tugasnya sama dengan kabupaten lainnya, yakni monitoring dan evaluasi kinerja,” jelas Bastian Lubis.*
Wartawan : Selamat AL
Editor : Surya
Yakan itu sudah ada wakilnya, mau di sambut semeriah apa sih wahai pejabat . Tujuan cuma monev dan kunker. Hargai lah jadwal bupati yg sudah di atur dari lama, h-1 baru konfirmasi ke pemkab 🤣 , ya bapak bapak pejabat sekalian gak menghargai wakil kepala daerah klo gtu.
Batik biru nyaleg ya, emg boleh tgupp nyaleg?
Bastian Lubis itu siapa? Oiii mana CSR utk perguruan tinggi di Kalimantan Utara, dengar2 diangkut bastian lubis ke UPA semua yah?