Wacana Gaet Kabupaten Berau Gabung ke Kaltara

TeropongKALTARA.com, TANJUNG SELOR – Wacana menggaet agar wilayah Kabupaten Berau yang masuk dalam Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk bergabung bersama Kalimantan Utara (Kaltara) masih terus dilakukan.

Keseriusan ini terlihat saat sebelumnya Tim Akademisi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Borneo Tarakan mengunjungi Bumi Batiwakkal itu guna melakukan survei dan pengambilan data.

Terkait dengan keinginan itu, Gubernur Kaltara  Zainal Arifin Paliwang, hadir sekaligus membuka kegiatan Laporan Kajian Studi Kelayakan Penggabungan Kabupaten Berau ke Provinsi Kaltara, di di Ruang Serbaguna lantai 1 Gedung Gabungan Dinas.

Dasar pelaksanaan kegiatan yang digelar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda – Litbang) Kaltara ini, melihat dari 11 faktor yang akan dikaji.

Diantaranya adalah kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, sosial budaya, politik, luas daerah, pertahanan, tingkat kesejahteraan, dan faktor lainnya.

“Hasil kajian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak, manfaat, serta tantangan yang mungkin dihadapi, apabila penggabungan Kabupaten Berau ke Provinsi Kaltara direalisasikan. Ini memiliki makna yang sangat penting dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan,” kata Gubernur, Senin (6/11/2023).

Gubernur menjelaskan, mengenai pengelolaan anggaran masih menjadi pertimbangan. Menurutnya, bahwa mengenai anggaran daerah, provinsi tidak akan ikut campur dibagian itu. Bahkan, Dia akan mendukung dan membantu optimalisasi anggaran untuk kabupaten yang akan bergabung nantinya.

Dijelaskannya, keuntungan jika Berau bergabung ke Kaltara, hal-hal yang menyangkut administrasi akan lebih efisien apabila dilakukan di Kaltara mengingat jarak tempuh yang relatif singkat.

Menurut kajian dari LPPM UBT menunjukan 70 persen masyarakat Berau menginginkan bergabung bersama Kaltara.

“Memang ada satu item yang masih pro-kontra, selanjutnya masalah anggaran. Tadi, Saya sampaikan kalau masalah anggaran silakan urus, kita tidak otak atik. Yang penting, masyarakat Berau bisa mendapat pelayanan yang cepat, prima dan tidak memakan waktu yang lama mencapai ibu kotanya,” tuntasnya.* (dkisp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *