TeropongKALTARA.com, MALINAU – Wakil Bupati Malinau Jakaria, membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) terkait Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di Hotel Mahkota, Selasa (20/9/2022).
Kepala BPS Kabupaten Malinau Supriyanto menjelaskan, dalam mengawal reformasi perlindungan sosial yang disampaikan Presiden pada tanggal 16 Agustus 2022, perlu dilakukan perbaikan dan kesiapan program perlindungan sosial melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Regsosek sendiri merupakan pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri dari profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan.
“Berkaitan dengan hal tersebut sebagai langkah awal pelaksanaannya, maka hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2022,” ujar Supriyanto.
Rakor Reksosek dihadiri 77 peserta ditambah 3 panitia, maka jumlah keseluruhannya 80 peserta. Pelaksanaan kegiatan awal registrasi sosial ekonomi dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober hingga 14 November 2022, dengan cakupan seluruh penduduk atau kepala keluarga yang ada di Kabupaten Malinau.
“Kami mohon dukungan bapak, ibu kepala dinas, instansi, lembaga, pimpinan perusahaan beserta seluruh hadirin yang hadir pada rapat hari ini, agar nantinya kita dapat memperoleh satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang akurat dan akuntabel,” pinta Kepala BPS Malinau.
Sementara itu, Wakil Bupati Malinau Jakaria mengatakan, Pemkab Malinau mengapresiasi serta mengucapkan terima kasih kepada BPS Kabupaten Malinau yang telah menyelenggarakan rapat ini.
“Rapat ini merupakan bukti keseriusan BPS Kabupaten Malinau untuk mendukung serta mensukseskan kebijakan reformasi program perlindungan sosial sebagaimana yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Sehingga, harapan kita ke depan tentang data yang berkaitan dengan angka kemiskinan di Kabupaten Malinau dapat lebih valid lagi, sehingga penanganannya dapat kita lakukan dengan lebih baik lagi,” katanya seraya berharap. (dsip)